Sambil Berkaca-kaca, Curhat Ibu di Riau Buat Presiden Jokowi, Menteri hingga Gubernur Terdiam

Curhatan seorang ibu asal Riau yang membuat Presiden Jokowi hingga pejabat menteri terdiam. Dengan mata berkaca kaca, seorang ibu asal Pelalawan berkesempatan untuk menyampaikan curahan hatinya langsung di depan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri. Siapa sangka, curhatan ibu tersebut membuat para pejabat negara yang hadir hanya terdiam.

Peristiwa menarik ini terjadi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Kasim, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak,Riau, Jumat (21/2/2020) lalu. Seorang ibu asal Pelalawan mencurahkan isi hatinya padaPresiden Jokowisembari berkaca kaca, hingga membuat para pejabat yang hadir terdiam. Mulai dari Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sampai Gubernur Riau Syamsuar dan Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi menyimak dengan serius, tanpa sepatah kata pun.

Kejadian bermula saatJokowimeminta tiga orang perwakilan kelompok penerima Surat Keterangan (SK) Perhutanan Sosial untuk maju berdialog dengannya. Mereka adalah perwakilan dari Kabupaten Pelalawan, Kampar dan Rokan Hulu. Seorang ibu dari Pelalawan memulai curhat dengan nada lantang dan mata berkaca kaca. Ia bercerita bahwa lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Gondai, Pelalawan dieksekusi.

"Saya minta tolong sama Pak Jokowi, lahan kami dieksekusi oleh DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Mohon bantuannya, Pak Jokowi," teriak ibu tersebut. Warga Desa Gondai itu juga mengeluhkan adanya alat berat yang berada di lahannya. Padahal ibu tersebut sudah mengantongi SK untuk memanfaatkan lahan itu.

"Pangkalan Gondai kan sudah ini (dibuatkan SK), terus?" kata Jokowi sambil menunjuk SK Perhutanan Sosial yang diberikan. "Kalau sudah, kenapa alat berat belum keluar dari lahan kami?" tanya ibu itu balik. Warga mengetahui bahwa alat berat tersebut adalah milik perusahaan.

Jokowi tak tinggal diam. Ia meminta gubernur dan kapolda mengecek informasi itu. "Iya, iya. Oh iya, (saya) nangkap milik PT Sebentar. Pak Gub (Gubernur Riau), nanti Pak Kapolda juga tolong dicek," kata Jokowi sambil menoleh ke belakang tempat Gubernur dan Kapolda Riau duduk di kursi. Jokowi kembali menegaskan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.

"Tolong dicek ke lapangan. Kalau tidak selesai, saya turunkan tim dari Jakarta," kata Jokowi dalam acara pembagian SK pemanfaatan hutan tersebut. Presiden Jokowi enggan memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia, pernyataannya menimbulkan pro kontra. Jokowi menolak tegas dipulangkannya WNI eks ISIS ke Indonesia dalam waktu dekat.

Menurut Jokowi, keputusan untuk memulangkan WNI eks ISIS masih perlu dikaji ulang. Rencana pemulangan ratusanWNIeksISIShingga saat ini belum mendapatkan titik temu. Kepala BNPT Suhardi Alius, mengungkapkan bahwa rencana itu masih dalam pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri AgamaFachrul Razi. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. "Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam," kata Fahrul, dikutip dari situs resmi Kemenag (2/2/2020).

"Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," ucap dia. Fachrul menambahkan, pemerintah masih mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti BNPT. Sementara itu, PresidenJoko Widodomengaku tidak setuju dengan pemulanganWNIeksISISke Indonesia.

Namun, kataJokowi, hal tersebutmasih perlu untuk dibahas dalam rapat terbatas. "Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujarJokowidi Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Jokowimengatakan, pemerintah masih akan menghitung dampak positif dan negatif dari pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI)terduga teroris lintas batas ke Indonesia melalui rapat terbatas.

Ia juga masih ingin mendengar pandangan masing masingmenteriterkait dalam wacana pemulangan tersebut. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamananMahfud MDmengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan dua skema dalam recana pemulanganWNIyang diduga terlibat foreign terrorist fighter (FTF) atauterorislintas batas negara. "Sudah ada rapat di sini, keputusannya ada dua alternatif. Satu akan dipulangkan, yang kedua tidak akan dipulangkan," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Dalam opsi pertama, pemerintah berencana memulangkan mereka karena bagian dariWNI. Rencana tersebut juga sudah disiapkan terkait proses deradikalisasi dan pengaturannya. Sedangkan, opsi kedua adalah mereka tidak dipulangkan karena mereka telah melanggar hukum.

Alasan mencantumkan opsi tidak dipulangkan karena melihat risiko dan hubungan sesama FTF di berbagai negara. Aktivitas mereka di Tanah Air dikhawatirkan akan terkaitterorisme. Selain itu, apabila tidak dipulangkan, hak paraWNInantinya bakal dicabut oleh Pemerintah Indonesia. "Oleh itu, sekarang sedang dibentuk satu tim yang dipimpin oleh Pak Suhardi Alius (Kepala Badan Nasional PenanggulanganTerorisme) yang isinya itu membuat dua draf keputusan (dipulangkan atau tidak)," ucap Mahfud.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)Mahfud MDmenyatakan, pemerintah masih dilema terhadap nasib teroris pelintas batas dari Indonesia yang kini hendak pulang ke Tanah Air. Mahfud mengatakan sedianya mereka memiliki hak untuk pulang selama masih memegang paspor Indonesia. Namun di sisi lain mereka berpotensi menyebarkan paham radikalisme danterorismejika dibiarkan berbaur langsung dengan masyarakat.

"Nanti kalau dipulangkan apa langkahnya. Kalau tidak dipulangkan apa alasannya. Nanti semua akan dianalisis lalu akan diputuskan oleh pemerintah," ujar Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (28/1/2020). "Sedang dipertimbangkan caranya agar tidak melanggar hukum dan HAM juga tidak membahayakan negara. Sekaligus tidak membiarkan virus virus teror tumbuh di sini," lanjut dia. Ia menambahkan, saat ini tercatat 660 orang Indonesia yang menjadi teroris pelintas batas. Mereka tersebar di Afghanistan, Suriah, dan Filipina.

Mahfud mengatakan, pemerintah akan memberikan penanganan terbaik untuk mereka dengan deradikalisasi. Sehingga ke depannya mereka bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak menyebarkanterorismedi lingkungannya. "Untuk sekarang ini kami sedang memikirkan bagaimana kira kira 660 orang di luar negeri itu seperti itu. Jadi deradikalisasi itu ada kepada narapidana teroris, ada orang yang ikut bergabung dengan teroris mau pulang seperti FTF (foreign terrorist fighter) yang sekarang," lanjut dia.