Thu. Nov 26th, 2020

FIFABR

Artikel Kesehatan Olahraga

93 Persen WNI di Luar Negeri Merupakan Pekerja Migran Kemlu RI

2 min read

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) mengungkapkan 93 persen Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan database. Dimana hak hak pekerja migran yang ada di luar negeri dilindungi sepenuhnya oleh negara. Direktur Perlindungan WNI (PWNI), Judha Nugraha mengatakan pelindungan menjadi program prioritas luar negeri Indonesia.

Kemerdekaan untuk pekerja migran menurutnya bagaimana PMI bisa berangkat bekerja dengan aman ke luar negeri, bekerja dan kembali dengan aman dan nyaman ke Indonesia. "Kita melihat begitu banyak kasus yang terjadi. Ada kasus Ety Binti Toyib, ada kasus almarhum Sepri, Ari yang jenazahnya dilarung di kapal Long Xin 629 dan lainnya," kata Judha di Kantor BP2MI, Jakarta, Minggu (16/7/2020). Judha mengatakan kasus kasus tersebut merupakan puncak dari gunung es.

Jika negara bisa memberikan jalur yang aman bagi pekerja migran, menurut Judha negara tidak hanya bisa menyelesaikan kasus kasus yang tampak saja. "Kita harus responsif, tidak reaktif. Kita tidak hanya menyelesaikan kasus, tapi juga menyelesaikan asalnya," kata Judha. Pihaknya mengusulkan 3 hal dalam upaya memerdekakan PMI dari tindak kejahatan dan eksploitasi.

Pertama dengan memperbaiki tata kelola, dimulai dari alur keberangkatan. Kedua adalah melakukan penegakan hukum kepada pihak yang memberangkatkan PMI secara ilegal. Terakhir adalah pemberdayaan masyarakat, salah satunya dengan memberikan edukasi kepada PMI bahwa negara memiliki perwakilan yang bisa dihubungi ketika PMI mendapatkan masalah.

"Ada juga pekerja migran kita yang tidak tahu, dimana perwakilan kita. Bahkan tidak tahu apa fungsi perwakilan kita, karena mereka berangkat tidak sesuai prosedur," kata Judha. Judha menduga bahwa PMI yang berangkat melalui jalur ilegal atau unprosedural tidak dibekali bahwa negara hadir memberikan perlindungan bagi mereka. Karena kurangnya pengetahuan tersebut, menyebabkan sejumlah PMI tidak mengetahui bagaimana mereka harus mengadu jika mendapatkan masalah.

"Jadi mereka tidak paham, jika ada masalah mereka tidak tahu harus mengadu kemana. Padahal jika WNI ada di luar negeri, mereka memiliki hak akses perlindungan. Mereka berhak menghubungi perwakilan RI," kata Judha. Dengan 3 skema yang diusulkan Kemlu RI tersebut diharapkan para PMI dapat menemukan kemerdekaannya. Sebab, sektor jasa PMI telah penyumbang devisa negara melalui remitansi sebesar Rp 159,6 triliun dari 3,7 juta PMI yang terdaftar di SISKOP2MI.

Nilai ini setara dengan sumbangan sektor migas senilai Rp 159,7 triliun atau 42,2 persen dari target APBN 2019. "Insya Allah dengan itu, pekerja migran Indonesia dapat menuju kemerdekaannya. Menuju pembangunan Indonesia yang lebih baik," kata Judha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.